Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu .....SELAMAT DATANG DI SEBATIKYOUNG.BLOSPOT.COM..... ..... Welcome to Sebatikyoung.blogspot.com.....

Minggu, 02 Mei 2010

Kota Sebatik Dan Kaltara ....yes

Syarat Dukungan Pemekaran Sebatik Segera Dirampungkan
Apapun Namanya, Yang Penting Perubahan

NUNUKAN – Keinginan masyarakat Sebatik memekarkan daerahnya menjadi daerah otonom baru, sudah bulat. Apapun namanya bukan masalah, asalkan perubahan itu bisa terwujud. “Yang penting ada perubahan, masyarakat Sebatik tak mempermasalahkan nantinya bakal menjadi daerah otorita, kota madya, kota administratif (kotif) atau status pemekaran lainnya,” ungkap H Herman AB penanggung jawab Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran, usai rapat dialog seluruh masyarakat dan kepala desa se-Kecamatan Sebatik, belum lama ini.

Persyaratan administrasi yang harus terpenuhi, yakni dukungan masyarakat, akan dihimpun secepatnya melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk kemudian diajukan kepada pemerintah daerah. Setelah semua terpenuhi, maka akan ada rekomendasi dari Kabupaten Nunukan kepada pemerintah provinsi. “Provinsi yang nantinya akan menunjuk tim independen melakukan pengkajian pemekaran Kecamatan Sebatik ini,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan, seluruh masyarakat Sebatik bersama-sama aktif dan mendukung pemekaran. H Abdul Sani SH dan Hj Nursan tokoh masyarakat Sebatik juga berharap hal yang sama. Keduanya menginginkan agar masing-masing kepala desa segera merampungkan syarat administrasi dukungan aspirasi yang dihimpun dari semua kalangan masyarakat dua kecamatan, Sebatik dan Sebatik Barat. Dalam pertemuan itu, kalangan masyarakat baik petani, nelayan, sopir, tokoh masyarakat, desa dan pemuda menyatakan tekadnya untuk mendukung pemekaran Sebatik. Mereka pun, siap menandatangani surat dukungan.

Sementara itu, Camat Sebatik Suedi dalam forum menjelaskan, pemekaran tentu mengacu pada aturan yang ada. Salah satunya yakni PP No. 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran. Penghapusan dan Penggabungan Daerah sangat kental menekankan kuatnya dukungan dan inisiatif daerah dalam proses inisiasi pembentukan daerah. Jika mengikuti alur proses inisiasi pemekaran daerah sesuai pasal 14 sampai 21 PP No. 78 tahun 2007. Maka, proses inisiasi diawali dengan proses penyaringan aspirasi masyarakat. Setelah aspirasi masyarakat terjaring, maka pemerintah daerah induk kemudian memutuskan apakah aspirasi pemekaran tersebut akan disetujui atau tidak. Proses persetujuan tersebut bisa dilakukan setelah ada bahan pertimbangan berupa dokumen aspirasi masyarakat dan kajian akademis independen.

Kamal, anggota Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran menambahkan, proposal pemekaran Sebatik ini ihwalnya telah disampaikan ke beberapa tingkatan. Mulai dari tingkat Kabupaten Nunukan yakni DPRD dan pemerintah daerah, tingkat provinsi, DPR RI dan DPD. “Tinggal presiden aja yang belum mendapatkan proposal aspirasi pemekaran,” ujarnya.

Kendati Presiden SBY menyerukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah, namun ia berharap untuk pemekaran Kecamatan Sebatik mendapat pengecualian. Alasannya, mengingat Sebatik merupakan daerah perbatasan, sebagai beranda Indonesia di hadapan negara tetangga, tentu diharapkan adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sebatik.

Ditambahkan H Herman, setelah melaksanakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat Sebatik, agenda yang sama akan kembali dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat dalam waktu dekat
TARAKAN - Wakil Wali Kota Tarakan Suhardjo Trianto mengatakan, wacana pembentukan provinsi Kaltara tetap menjadi isu yang penting saat ini. Setidaknya ada tujuh undang-undang tentang otonomi yang dilahirkan pemerintah. Mulai kemerdekaan 1945 hingga era reformasi. Dan yang terakhir adalah UU nomor 32 tahun 2009 tentang pemerintah daerah.

“Dengan perkembangan otonomi daerah tersebut, dari yang awalnya hanya delapan provinsi kemudian berkembang menjadi 33 provinsi. Insya Allah jika Kaltara terbentuk, provinsi di Indonesia menjadi 34,” kata Suhardjo Trianto dalam acara dialog bersama Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ballroom hotel Tarakan Plaza, Selasa (27/4) malam.

Menurutnya, keinginan masyarakat di utara Kaltim khususnya warga Kota Tarakan untuk membentuk provinsi Kaltara ini sangat besar. Pasalnya, selain untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang sejak lama disparitas, juga untuk melaksanakan program pembangunan dan percepatan akselerasi di wilayah utara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. “Saya bisa pastikan, Kota Tarakan senantiasa mendukung lahirnya provinsi baru Kaltara. Kami harapkan, kepada Komite I DPD RI untuk tetap memperjuangkan Kaltara ini untuk kemakmuran rakyat,” harap Suhardjo.

Dalam dialog tersebut, perwakilan tokoh-tokoh dari seluruh agama di Tarakan juga membacakan pernyataan sikap terhadap dukungan pembentukan provinsi Kaltara ini. Pernyataan sikap tersebut kemudian diserahkan kepada DPD RI untuk kemudian menjadi dokumen dukungan. (ddq)

Rabu, 28 April 2010

Mahasiswa D III Keperawatan Universitas Borneo Tarakan ( Akper Pemkot Tarakan )


Tentang saya...

Liat aja di Facebook : sailormanyahya@sebatik.com

atau di

http://www.sebatik.com/2010/08/apa-siapa-yahya-hasan.html 

Selasa, 13 April 2010

Pemekaran Kecamatan Sebatik 1

Senin, 12 April 2010


NUNUKAN – Keinginan masyarakat Sebatik memekarkan daerahnya menjadi daerah otonom baru, sudah bulat. Apapun namanya bukan masalah, asalkan perubahan itu bisa terwujud. “Yang penting ada perubahan, masyarakat Sebatik tak mempermasalahkan nantinya bakal menjadi daerah otorita, kota madya, kota administratif (kotif) atau status pemekaran lainnya,” ungkap H Herman AB penanggung jawab Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran, usai rapat dialog seluruh masyarakat dan kepala desa se-Kecamatan Sebatik, belum lama ini.

Persyaratan administrasi yang harus terpenuhi, yakni dukungan masyarakat, akan dihimpun secepatnya melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk kemudian diajukan kepada pemerintah daerah. Setelah semua terpenuhi, maka akan ada rekomendasi dari Kabupaten Nunukan kepada pemerintah provinsi. “Provinsi yang nantinya akan menunjuk tim independen melakukan pengkajian pemekaran Kecamatan Sebatik ini,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan, seluruh masyarakat Sebatik bersama-sama aktif dan mendukung pemekaran. H Abdul Sani SH dan Hj Nursan tokoh masyarakat Sebatik juga berharap hal yang sama. Keduanya menginginkan agar masing-masing kepala desa segera merampungkan syarat administrasi dukungan aspirasi yang dihimpun dari semua kalangan masyarakat dua kecamatan, Sebatik dan Sebatik Barat. Dalam pertemuan itu, kalangan masyarakat baik petani, nelayan, sopir, tokoh masyarakat, desa dan pemuda menyatakan tekadnya untuk mendukung pemekaran Sebatik. Mereka pun, siap menandatangani surat dukungan.

Sementara itu, Camat Sebatik Suedi dalam forum menjelaskan, pemekaran tentu mengacu pada aturan yang ada. Salah satunya yakni PP No. 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran. Penghapusan dan Penggabungan Daerah sangat kental menekankan kuatnya dukungan dan inisiatif daerah dalam proses inisiasi pembentukan daerah. Jika mengikuti alur proses inisiasi pemekaran daerah sesuai pasal 14 sampai 21 PP No. 78 tahun 2007. Maka, proses inisiasi diawali dengan proses penyaringan aspirasi masyarakat. Setelah aspirasi masyarakat terjaring, maka pemerintah daerah induk kemudian memutuskan apakah aspirasi pemekaran tersebut akan disetujui atau tidak. Proses persetujuan tersebut bisa dilakukan setelah ada bahan pertimbangan berupa dokumen aspirasi masyarakat dan kajian akademis independen.

Kamal Soreyanto, anggota Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran menambahkan, proposal pemekaran Sebatik ini ihwalnya telah disampaikan ke beberapa tingkatan. Mulai dari tingkat Kabupaten Nunukan yakni DPRD dan pemerintah daerah, tingkat provinsi, DPR RI dan DPD. “Tinggal presiden aja yang belum mendapatkan proposal aspirasi pemekaran,” ujarnya.

Kendati Presiden SBY menyerukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah, namun ia berharap untuk pemekaran Kecamatan Sebatik mendapat pengecualian. Alasannya, mengingat Sebatik merupakan daerah perbatasan, sebagai beranda Indonesia di hadapan negara tetangga, tentu diharapkan adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sebatik.

Ditambahkan H Herman, setelah melaksanakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat Sebatik, agenda yang sama akan kembali dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat dalam waktu dekat. (ica)

Jumat, 09 April 2010


Sikap konsisten terhadap dukungan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan peningkatan status Sebatik menuju kota, kembali dipertegas Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis B. Menurutnya, pembentukan Kaltara dan Sebatik Kota sangat penting dan perlu diprioritaskan agar segera terealisasi. Terbukti, berbagai persiapan persyaratan terus dilakukan Kabupaten Nunukan dalam mendukung terwujudnya keinginan masyarakat di wilayah utara ini. Baik persyaratan teknis, fisik kewilayahan dan persiapan lainnya. “Tentu dalam melengkapi persyaratan tersebut, DPRD komitmen untuk men-support penuh Pemkab Nunukan sesuai fungsi dan wewenang yang dimiliki lembaga ini,” tegasnya.

Sementara tujuan Kaltara dijelaskan Nardi, murni dan tidak dilatarbelakangi faktor kepentingan politik serta agenda-agenda tertentu didalamnya. Melainkan, untuk memacu pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau. “Apalagi 5 Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan ini merupakan kabupaten baru, yang jika dilihat dari aspek pembangunannya, sangat jauh tertinggal dengan daerah yang terletak diwilayah selatan,” ulasnya.

Kendati demikian, dia menambahkan, apapun yang menjadi wacana dan program pemerintah, tantu tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif mayarakat itu sendiri. Bahkan, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, sangat mengapresiasi tindak-tanduk Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) Dr Jusuf SK, yang sangat peduli dan antusias memperjuangkan pembentukan Kaltara. “Dengan keseriusan berbagai pihak, baik masyarakat, Pemprov Kaltim dan seluruh Kabupaten/Kota dalam mendukung pemekaran ini, kita semakin dekat dengan keinginan tersebut,” pungkasnya.

SEBATIK KOTA

Tak hanya Kaltara yang disinggung Nardi saat memberi keterangan pers Senin (5/4) lalu di ruang kerjanya. Penegasan terhadap pemekeran Sebatik Kota juga dia ketengahkan. “Pemekaran Sebatik bukan sekedar wacana. Itu sudah terprogram berdasarkan keinginan masyarakat. Dan, Pemkab Nunukan sangat merespon keinginan tersebut,” tegasnya.

Penjelasan ini sekaligus menjawab, sejumlah pertanyaan yang timbul terhadap beberapa baliho yang membentang di beberapa titik jalan belakangan ini. Baliho yang bertuliskan dukungan DPRD dan masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap pembentukan Kaltara dan Sebatik Kota ternyata, wujud DPRD dalam merangkul keinginan masyarakat di daerah ini. “Tak ada tendensi politik diluar ambisi kaltara. Itu merupakan pernyataan sikap DPRD sebagai keterwakilan masyarakat di parlemen. Disamping penegasan bagi rombongan Gubernur Kaltim yang berkunjung ke Nunukan beberapa waktu lalu, bahwa DPRD dan masyarakat sangat menginginkan Kaltara dan pemekaran Sebatik,” terangnya.

Melihat letak geografis Kecamatan Sebatik yang notabene merupakan serambi terdepan NKRI di wilayah perbatasan, diungkapkan Nardi, sangat naïf jika hal tersebut hanya didiamkan tanpa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara respon Pemkab Nunukan sendiri yang telah melakukan pemekaran beberapa desa di Sebatik merupakan langkah yang perlu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, sehingga persyaratan pemekaran untuk menjadi wilayah otorita segera terpenuhi. “Semua tentu melalui proses yang bertahap namun pasti. Diharapkan masyarakat sedikit bersabar, karena disinilah fungsi wakil rakyat yang mereka pilih untuk memperjuangkan hajat mereka,” tandasnya.

Bukan cuma Sebatik, rencana pemekaran Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan juga potensial. Diuraikannya, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki kecamatan tersebut, sudah cukup layak untuk dimekarkan. “Ranah dan tujuannya cuma satu. Lebih fokus membangun daerah, untuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lengkapnya. (dra/adv)

Kamis, 01 April 2010

Pemekaran Kecamatan Sebatik



BALIKPAPAN – Pemekaran tiga kabupaten baru yakni Sebatik (Nunukan), Mahakam Ulu (Kutai Barat) dan Kutai Selatan (Kutai Kartanegara) akan dibentuk pada tahun 2010 ini. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak usai melakukan penanaman sejuta pohon mangrove di Delta Mahakam Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (18/3).


"Yang saya prioritaskan ada tiga, yaitu Kutai Selatan (Kutai Pesisir), Mahakam Ulu, dan Sebatik. Tiga itu dulu. Kalau bisa dalam tahun ini juga sudah terbentuk," ujarnya. Awang menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses moratorium di Jakarta. Menurutnya, jika moratorium selesai maka pihaknya akan mengajukan kembali untuk disahkan. Direncanakan, tiga kabupaten baru tersebut disahkan bersama Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Sekarang masih moratorium, kalau selesai kita akan kembali mengusulkan, sama dengan Kaltara juga. Tahapannya sudah ditempuh tinggal melengkapi yang kurang-kurang," katanyaMantan Bupati Kutai Timur itu mengaku optimis pemekaran tersebut akan berjalan dan terealisasi dengan baik. Ia mencontohkan, sejumlah kabupaten/kota hasil pemekaran di Kaltim berjalan dengan sukses.

"Kita harus objektif lima pemekaran di Kaltim yakni Bontang, Nunukan, Kubar, Kutim dan Malinau serta Penajam Paser Utara (PPU) berjalan dengan sukses, jadi tinggal Kabupaten Tanah Tidung. Sehingga kalau Tanah Tidung sukses maka pemekaran tiga daerah baru tersebut itu akan terjadi," tuturnya.

Awang menjelaskan, jika pemekaran tiga daerah baru itu terjadi, maka kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bisa lebih baik. "Dengan begitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat terjadi, pengelolaan Sumber Daya Alam lebih bagus, lalu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah itu akan lebih terjamin," katanya.

Salah satu rencana daerah pemekaran baru yakni Kutai Selatan berasal dari enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa dan Samboja. "Jadi pemekaran semua itu sesuai permintaan masyarakat setempat," ungkapnya.

SAMARINDA – vivaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan perekonomian kawasan perbatasan. Apalagi hingga saat ini wilayah-wilayah di perbatasan dengan negara tetangga belum dapat menjadi beranda depan Republik Indonesia. Salah satu yang mendapat perhatian serius adalah Pulau Sebatik.Salah satu yang sedang diwacanakan dari aspirasi masyarakat adalah meningkatkan status Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dari sebuah kecamatan menjadi menjadi sebuah kota yang berdiri mandiri dan dipimpin oleh seorang walikota.
Hal ini dikatakan Awang Faroek baru-baru ini menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang keinginan untuk mengimbangi Kota Tawau Malaysia dengan percepatan pembangunan dan peningkatan status kecamatan Sebatik.
“Untuk mempercepat pembangunan di kawasan Sebatik dan untuk mengimbangi kemajuan Kota Tawau, Malaysia, maka akan kita berencana meningkatkan status Kecamatan Sebatik menjadi sebuah kota,” ujar Gubernur optimistis.
Untuk meningkatkan status tersebut, menurut Gubernur, Sebatik harus dibangun infrastruktur jalan, fasilitas umum dan pemerintahannya kita tingkatkan tidak lagi seperti sebuah kecamatan seperti sekarang ini.
“Tentang kapan dibentuknya, tentunya melalui proses, jadi harus dibicarakan terlebih dahulu. Tentunya infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan harus ditingkatkan untuk mendukung keberadaan sebuah kota. Dengan demikian dia bisa berdiri sejajar dengan Kota Tawau,” ujarnya.
Pemprov Kaltim, menurut Gubernur juga telah melakukan pembicaraan denga Direktur Lembaga Penyiaran (LPP ) Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi, untuk mendirikan stasiun radio di Sebatik, Malinau dan perbatasan Kutai Barat dengan Malaysia untuk menyuarakan pembangunan di Kaltim khususnya dan Indonesia umumnya, sehingga masyarakat di perbatasan dengan negara tetangga, tidak lagi mendengarkan siaran radio Malaysia.

Mungkin ini yang tepat kami katakan saat ini,birorasi dan pelayanan publik,Nunukan sangat tertinggal dengan daerah lain,bahkan yang terburuk saat ini di utara kaltim.mulai dari pembuatan KTP Serta SIM,SITU,SIUP serta dri pelayanan terhadap OKP,Contonhnya kami HPS,Sangat tidak memperlihatkan etika,bahwa mereka para pegawai negri sipil di daerah kab.nunukan ini tidak menyadari sesungguhnya mereka adalah abdi masyarakat,dan mereka ini digaji oleh rakyat.kita bisa maklumi,kalau kab.Nunuka ini memang usianya masih muda.tapi bukan berarti peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan fasilitas yang ada tidak memadai.terutamanya pembuatan KTP.Masyarakat sebatik harus menunggu beberapa bulan hanya untuk mendapatkan sebuah KTP,dan mereka harus menyebrang ke nunukan lgi untuk memastikan apakah ktp tersebut sudah jadi,dengan ongkos pulang-pergi yang tidak sedikit ini sedikit menyulitkan masyarakat.harapan kita,yang katanya sebentar lagi sistem pembuatan KTP secara online akan diberlakukan,,mudah-mudahan saja itu bisa terwujud.

Selasa, 16 Februari 2010

D III Keperawatan Universitas Borneo


D III Keperawatan Universitas Borneo Tarakan ( Akper Pemkot Tarakan ) akan kembali membuka penerimaan mahasiswa untuk tahun ajaran 2010/2011. Syarat Umum :
- Menerima Semua Jurusan
- Berat badan Ideal
- Lulus Ujian Akhir nasional
- Sehat jasmani Dan Rohani
- Mampu mengikuti kuliah Bahasa Inggris
- Untuk keterangan lebih lanjut... datang aja.... ke kampus kami.

Minggu, 20 Desember 2009



Peran dalam Revolusi Nasional Indonesia

Menangnya Pasukan Sekutu atas Jepang dalam Perang Dunia II membawa pasukan Belanda untuk datang kembali ke kepulauan Hindia Belanda (Republik Indonesia sekarang), bekas jajahan mereka yang telah menyatakan untuk merdeka. Setelah menyerahnya pasukan Jepang, Pasukan Sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang. Ternyata pasukan sekutu datang bersama dengan tentara NICA dari Belanda yang hendak mengambil kembali Indonesia sebagai koloninya. Mengetahui hal tersebut, TKR pun terlibat dalam banyak pertempuran dengan tentara sekutu.


Perang besar pertama yang dipimpin Soedirman adalah perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda yang berlangsung dari bulan November sampai Desember 1945. [3] Pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Soedirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember 1945, Soedirman melancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris di Ambarawa. Pertempuran terkenal yang berlangsung selama lima hari tersebut diakhiri dengan mundurnya pasukan Inggris ke Semarang. Perang tersebut berakhir tanggal 16 Desember 1945.

Setelah kemenangan Soedirman dalam Palagan Ambarawa, pada tanggal 18 Desember 1945 dia dilantik sebagai Jenderal oleh Presiden Soekarno. Soedirman memperoleh pangkat Jenderal tersebut tidak melalui sistem Akademi Militer atau pendidikan tinggi lainnya, tapi karena prestasinya.

Peran dalam Agresi Militer II Belanda

Saat terjadinya Agresi Militer II Belanda, Ibukota Republik Indonesia dipindahkan di Yogyakarta, karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Soedirman memimpin pasukannya untuk membela Yogyakarta dari serangan Belanda II tanggal 19 Desember 1948 tersebut. Dalam perlawanan tersebut, Soedirman sudah dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu dia ikut terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin para tentaranya untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya.

Penyakit yang diderita Soedirman saat berada di Yogyakarta semakin parah. Paru-parunya yang berfungsi hanya tinggal satu karena penyakitnya. Yogyakarta pun kemudian dikuasai Belanda, walaupun sempat dikuasai oleh tentara Indonesia setelah Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat itu, Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta dan beberapa anggota kabinet juga ditangkap oleh tentara Belanda. Karena situasi genting tersebut, Soedirman dengan ditandu berangkat bersama pasukannya dan kembali melakukan perang gerilya. Ia berpindah-pindah selama tujuh bulan dari hutan satu ke hutan lain, dan dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah dan dalam kondisi hampir tanpa pengobatan dan perawatan medis. Walaupun masih ingin memimpin perlawanan tersebut, akhirnya Soedirman pulang dari kampanye gerilya tersebut karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkannya untuk memimpin Angkatan Perang secara langsung. Setelah itu Soedirman hanya menjadi tokoh perencana di balik layar dalam kampanye gerilya melawan Belanda.

Setelah Belanda menyerahkan kepulauan nusantara sebagai Republik Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Jenderal Soedirman kembali ke Jakarta bersama Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Kematian

Pada tangal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Pada tahun 1997 dia mendapat gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang lima, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal di RI sampai sekarang.