Pemekaran Kecamatan Sebatik

BALIKPAPAN – Pemekaran tiga kabupaten baru yakni Sebatik (Nunukan), Mahakam Ulu (Kutai Barat) dan Kutai Selatan (Kutai Kartanegara) akan dibentuk pada tahun 2010 ini. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak usai melakukan penanaman sejuta pohon mangrove di Delta Mahakam Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (18/3).


"Yang saya prioritaskan ada tiga, yaitu Kutai Selatan (Kutai Pesisir), Mahakam Ulu, dan Sebatik. Tiga itu dulu. Kalau bisa dalam tahun ini juga sudah terbentuk," ujarnya. Awang menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses moratorium di Jakarta. Menurutnya, jika moratorium selesai maka pihaknya akan mengajukan kembali untuk disahkan. Direncanakan, tiga kabupaten baru tersebut disahkan bersama Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Sekarang masih moratorium, kalau selesai kita akan kembali mengusulkan, sama dengan Kaltara juga. Tahapannya sudah ditempuh tinggal melengkapi yang kurang-kurang," katanyaMantan Bupati Kutai Timur itu mengaku optimis pemekaran tersebut akan berjalan dan terealisasi dengan baik. Ia mencontohkan, sejumlah kabupaten/kota hasil pemekaran di Kaltim berjalan dengan sukses.

"Kita harus objektif lima pemekaran di Kaltim yakni Bontang, Nunukan, Kubar, Kutim dan Malinau serta Penajam Paser Utara (PPU) berjalan dengan sukses, jadi tinggal Kabupaten Tanah Tidung. Sehingga kalau Tanah Tidung sukses maka pemekaran tiga daerah baru tersebut itu akan terjadi," tuturnya.

Awang menjelaskan, jika pemekaran tiga daerah baru itu terjadi, maka kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bisa lebih baik. "Dengan begitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat terjadi, pengelolaan Sumber Daya Alam lebih bagus, lalu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah itu akan lebih terjamin," katanya.

Salah satu rencana daerah pemekaran baru yakni Kutai Selatan berasal dari enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa dan Samboja. "Jadi pemekaran semua itu sesuai permintaan masyarakat setempat," ungkapnya.

SAMARINDA – vivaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan perekonomian kawasan perbatasan. Apalagi hingga saat ini wilayah-wilayah di perbatasan dengan negara tetangga belum dapat menjadi beranda depan Republik Indonesia. Salah satu yang mendapat perhatian serius adalah Pulau Sebatik.Salah satu yang sedang diwacanakan dari aspirasi masyarakat adalah meningkatkan status Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dari sebuah kecamatan menjadi menjadi sebuah kota yang berdiri mandiri dan dipimpin oleh seorang walikota.
Hal ini dikatakan Awang Faroek baru-baru ini menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang keinginan untuk mengimbangi Kota Tawau Malaysia dengan percepatan pembangunan dan peningkatan status kecamatan Sebatik.
“Untuk mempercepat pembangunan di kawasan Sebatik dan untuk mengimbangi kemajuan Kota Tawau, Malaysia, maka akan kita berencana meningkatkan status Kecamatan Sebatik menjadi sebuah kota,” ujar Gubernur optimistis.
Untuk meningkatkan status tersebut, menurut Gubernur, Sebatik harus dibangun infrastruktur jalan, fasilitas umum dan pemerintahannya kita tingkatkan tidak lagi seperti sebuah kecamatan seperti sekarang ini.
“Tentang kapan dibentuknya, tentunya melalui proses, jadi harus dibicarakan terlebih dahulu. Tentunya infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan harus ditingkatkan untuk mendukung keberadaan sebuah kota. Dengan demikian dia bisa berdiri sejajar dengan Kota Tawau,” ujarnya.
Pemprov Kaltim, menurut Gubernur juga telah melakukan pembicaraan denga Direktur Lembaga Penyiaran (LPP ) Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi, untuk mendirikan stasiun radio di Sebatik, Malinau dan perbatasan Kutai Barat dengan Malaysia untuk menyuarakan pembangunan di Kaltim khususnya dan Indonesia umumnya, sehingga masyarakat di perbatasan dengan negara tetangga, tidak lagi mendengarkan siaran radio Malaysia.

Mungkin ini yang tepat kami katakan saat ini,birorasi dan pelayanan publik,Nunukan sangat tertinggal dengan daerah lain,bahkan yang terburuk saat ini di utara kaltim.mulai dari pembuatan KTP Serta SIM,SITU,SIUP serta dri pelayanan terhadap OKP,Contonhnya kami HPS,Sangat tidak memperlihatkan etika,bahwa mereka para pegawai negri sipil di daerah kab.nunukan ini tidak menyadari sesungguhnya mereka adalah abdi masyarakat,dan mereka ini digaji oleh rakyat.kita bisa maklumi,kalau kab.Nunuka ini memang usianya masih muda.tapi bukan berarti peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan fasilitas yang ada tidak memadai.terutamanya pembuatan KTP.Masyarakat sebatik harus menunggu beberapa bulan hanya untuk mendapatkan sebuah KTP,dan mereka harus menyebrang ke nunukan lgi untuk memastikan apakah ktp tersebut sudah jadi,dengan ongkos pulang-pergi yang tidak sedikit ini sedikit menyulitkan masyarakat.harapan kita,yang katanya sebentar lagi sistem pembuatan KTP secara online akan diberlakukan,,mudah-mudahan saja itu bisa terwujud.